South Carolina Melarang CBDC, Melindungi Self-Custody Kripto dalam SB 163

South Carolina bergerak lebih dekat untuk menjadi salah satu negara bagian yang paling ramah kripto di Amerika Serikat setelah Gubernur Henry McMaster menandatangani Rancangan Undang-Undang (RUU) Senat 163 menjadi undang-undang. RUU tersebut disahkan dengan dukungan bipartisan yang sangat kuat di Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat negara bagian, menghadirkan perlindungan luas bagi pengguna kripto, penambang, dan bisnis terkait blockchain sambil mengambil sikap tegas terhadap central bank digital currencies (CBDC). Banyak anggota legislatif meyakini bahwa mata uang digital yang diterbitkan pemerintah dapat meningkatkan pengawasan keuangan dan mengurangi privasi keuangan individu.

Larangan CBDC di Tingkat Negara Bagian

Salah satu aspek paling signifikan dari undang-undang baru ini adalah penolakannya terhadap CBDC di tingkat negara bagian. Di bawah SB 163, lembaga pemerintah negara bagian Carolina Selatan dan subdivisi politik dilarang menerima CBDC sebagai pembayaran, mewajibkan penggunaannya, atau berpartisipasi dalam program uji coba apa pun yang dipimpin oleh Federal Reserve untuk mata uang digital.

Hak Self-Custody dan Kesetaraan Pajak

Undang-undang ini memperkuat perlindungan bagi pengguna kripto dengan menjamin hak untuk menyimpan sendiri aset digital (self-custody). Artinya, warga dapat menggunakan secara legal hardware wallet dan self-hosted wallet tanpa takut adanya pembatasan pemerintah. Selain itu, legislasi ini mencegah otoritas menerapkan pajak yang lebih tinggi atas transaksi kripto dibandingkan pembayaran serupa yang dilakukan menggunakan dolar AS, sehingga menciptakan persaingan yang lebih setara bagi adopsi aset digital.

Perlindungan untuk Penambangan Bitcoin

Operasi penambangan Bitcoin mendapat perlindungan dalam kerangka kerja baru. Undang-undang ini membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk menargetkan bisnis penambangan kripto dengan pembatasan khusus yang tidak berlaku pada operasi industri lainnya. Kota-kota dilarang memperkenalkan regulasi kebisingan khusus penambangan di luar standar lingkungan dan polusi yang sudah ada. Pemerintah daerah juga tidak dapat mengubah status zonasi bisnis penambangan secara tiba-tiba tanpa mengikuti prosedur pemberitahuan dan komentar publik yang semestinya, sementara perusahaan yang terdampak tetap memiliki hak untuk menggugat keputusan zonasi di pengadilan.

Pengecualian Regulasi untuk Aktivitas Blockchain

Legislasi ini menghapus beberapa hambatan regulasi untuk aktivitas terkait blockchain. Operasi kripto tertentu, termasuk pengoperasian node, penambangan, pengembangan perangkat lunak blockchain, dan perdagangan kripto-ke-kripto, kini dikecualikan dari persyaratan perizinan money transmitter. Undang-undang ini juga memperjelas bahwa layanan penambangan sebagai layanan (mining-as-a-service) dan layanan staking sebagai layanan (staking-as-a-service) tidak boleh secara otomatis diklasifikasikan sebagai penawaran efek.

Tren Regulasi Kripto di Tingkat Negara Bagian

Carolina Selatan kini bergabung dengan sejumlah negara bagian AS yang memperkenalkan legislasi pro-kripto untuk menarik inovasi blockchain dan investasi. Negara bagian seperti Kentucky, Oklahoma, Arkansas, Florida, Mississippi, Montana, North Dakota, Louisiana, dan Arizona semuanya telah meloloskan undang-undang serupa dalam beberapa tahun terakhir.