Korea Selatan Memprioritaskan Tiga Reformasi Pasar Modal: Tender Wajib, Penilaian M&A yang Adil, dan Larangan Pencatatan Ganda

Menurut Asia Economics, anggota parlemen dari Partai Demokrat Kim Nam-geun, yang memimpin Komite Pasar Modal Majelis Nasional, menguraikan tiga prioritas legislasi untuk paruh kedua 2026 dalam sebuah wawancara baru-baru ini. Prioritas pertama adalah menerapkan sistem penawaran tender wajib untuk melindungi pemegang saham minoritas saat kendali perusahaan diakuisisi. Kim menyatakan langkah itu akan mencegah pihak pengakuisisi membayar harga premium kepada pemegang saham pengendali sambil meremehkan nilai saham para pemangku kepentingan lainnya. Kedua, Kim menyerukan adopsi segera standar penilaian yang wajar untuk merger M&A yang mempertimbangkan nilai aset selain hanya harga saham; amandemen undang-undang pasar modal terkait telah lolos peninjauan komite dan menunggu pemungutan suara di sidang pleno. Ketiga, Kim mengindikasikan partai berkuasa akan mengejar legislasi untuk melarang dual listing, mengkritik cara perusahaan memisahkan unit bisnis baru dan mendaftarkannya secara terpisah, sehingga merugikan pemegang saham perusahaan induk yang ada. Ia menekankan ketiga reformasi tersebut secara langsung menanggapi persoalan "Korea Discount" yang melemahkan kepercayaan pasar.
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.
Komentar
0/400
Tidak ada komentar