Partai Demokrat Liberal (LDP) yang berkuasa di Jepang secara resmi menyetujui usulan konsep kebijakan baru untuk membangun sistem keuangan masa depan dengan menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan blockchain. Proposal berjudul “Next-generation AI & Onchain Finance Concept” disusun oleh tim proyek di dalam LDP yang dipimpin oleh anggota partai Seiji Kihara, diajukan kepada partai pada awal bulan ini, dan memperoleh persetujuan resmi dari Dewan Riset Kebijakan partai pada Selasa. Kini, LDP akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengubah proposal ini menjadi kebijakan pemerintah.
## Gambaran Umum Proposal dan Komponen Utama
Proposal ini memprioritaskan pengembangan infrastruktur keuangan otomatis yang mendukung agentic commerce 24/7 melalui jaringan blockchain. Menurut proposal tersebut, pada era agentic commerce, AI akan secara otonom memilih produk dan layanan alih-alih manusia, yang membuat karakteristik blockchain yang tahan terhadap manipulasi, dapat diverifikasi, dan dapat diprogram sangat cocok dengan model baru ini.
## Deposito Tertokenisasi dan Stablecoin
Proposal ini menguraikan dukungan untuk deposito tertokenisasi dan stablecoin yang didenominasikan dalam yen Jepang. Terkait deposito tertokenisasi, proposal tersebut menyatakan bahwa tokenisasi atas simpanan rekening giro Bank of Japan saat ini adalah hal yang penting. Untuk stablecoin, proposal menekankan pentingnya kejelasan hukum dan mitigasi risiko sistemik. Proposal juga menyatakan dukungannya untuk proyek penerbitan stablecoin bersama di bawah tiga megabank Jepang.
## Kerja Sama Internasional dan Kerangka Regulasi
Proposal tersebut menyerukan adanya kerangka untuk memperkuat kerja sama dengan negara-negara Asia lain dalam inisiatif AI dan blockchain. Selain itu, proposal meminta Otoritas Jasa Keuangan (FSA) untuk menyusun peta jalan lima tahun guna mendorong investasi dalam proyek yang melibatkan sektor publik dan swasta.
## Langkah Berikutnya
Dengan persetujuan resmi, LDP akan bekerja sama dengan pihak terkait untuk mengubah proposal ini menjadi kebijakan pemerintah. Seiji Kihara menanggapi persetujuan tersebut, dengan mengatakan: “Ini benar-benar sebuah ‘konsep,’ dan mulai dari sini, kita akan menyusunnya sedikit demi sedikit. Yang penting adalah tindak lanjut dari sekarang, dan kami akan terus bekerja untuk itu.”