Menurut Odaily, penasihat kripto utama Gedung Putih Patrick Witt mendukung RUU Clarity sebagai RUU yang bersifat “pro-regulasi, pro-penegakan”, sekaligus membantah kritik dari beberapa lembaga penegak hukum bahwa RUU tersebut gagal mencegah kejahatan finansial.
RUU Clarity menghadapi banyak kontroversi, termasuk pengaturan hasil (yield) stablecoin, konflik kepentingan dari berbagai usaha kripto terkait Trump, serta kekhawatiran bahwa standar anti pencucian uang mungkin tidak memadai. Versi terbaru memasukkan Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA), yang memperjelas bahwa pengembang non-kustodian tidak boleh diperlakukan sebagai penerus uang. Namun, beberapa kelompok penegak hukum khawatir BRCA dapat melemahkan pelacakan dana ilegal dan pemulihan aset. Senator Cynthia Lummis memperingatkan bahwa jika RUU tersebut gagal melaju tahun ini, RUU itu mungkin tidak akan mendapat pertimbangan serius lagi hingga setelah 2030.